KNPI Singosari: siap pengawalan pembentukan Malang Utara

Setelah berdisuksi beberapa kali dengan berbagai kalangan masyarakat, pejabat, tokoh masyarakat, hingga aktifis organisasi di daerah Singosari. maka kami akan terus mengawal perubahan berupa pemekaran Kabupaten Malang menuju Malang Utara yang lebih efisien kedepan. hal ini memang karena kebutuhan masyarakat, bukan keinginan saja. 

KNPI BERTAHAP AKAN SEMAKIN SIAP DAN MATANG

 

STEMPEL KNPI SINGOSARI

 

Agenda KNPI SIngosari September 2020

 

Mengenal KEK Singosari Malang, Ada Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

MALANG, iNews.id - Ada banyak destinasi menarik di Malang, Jawa Timur yang dapat memikat wisatawan. Bahkan, Malang akan memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berada di Singosari.

KEK Singosari ini tercatat sebagai KEK tercepat di Indonesia dalam melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk memulai proyek pembangunan.

“KEK Singosari tercepat dalam melakukan groundbreaking. Begitu keluar Peraturan Pemerintah (PP) langsung melakukan groundbreaking, sementara KEK di daerah lain sekitar 3 tahun,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya di Pendopo Museum Singhasari, Kecamatan Singosari, Kabupten Malang, Selasa (8/10/2019).

Pada kesempatan itu, Menpar menyerahkan dokumen PP Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa disaksikan Bupati Malang HM Sanusi, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menko Perekonomi Mohammad Rudy Salahuddin, dan Direktur Utama PT Intelegensia Grahatama Singosari (IGT) selaku pengelola SITC (Singhasari Intergrated Tourism Center) David Santoso.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani PP Nomor 68 Tahun 2019 tenang KEK Singhasari seluas 120,3 hektare, yang rencana pengembangannya akan dibagi dalam beberapa klaster, di antaranya klaster pariwisata dan klaster teknologi digital.

Kedua klaster yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif tersebut, menurut Menpar Arief Yahya, sangat tepat bagi Indonesia untuk dapat bersaing di tingkat global.

Menpar Arief Yahya menjelaskan, keberadaan KEK Singosari sangat strategis dalam mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bromo-Tengger-Semeru yang dikembangkan sebagai ‘Bali Baru’ dan menjadi ikon pariwisata Jatim.

Destinasi prioritas Bromo-Tengger-Semeru diharapkan menghasilkan 1 juta wisatawan mancanegara (wisman) dengan perolehan devisa sekitar 1,2 miliar dolar AS.

“Jatim patut bersyukur terpilih di antara 10 DPP yaitu Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai,” kata Arief Yahya.

Dengan ditetapkannya sebagai destinasi pariwisata prioritas pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar jalan, air, listrik, dan internet difokuskan ke Bromo-Tengger-Semeru. Begitu pula dengan ditetapkannya KEK Singosari, maka pemerintah pusat berkewajiban untuk membangun infrastrukur dan fasilitas dasar jalan, air, listrik, dan internet ke kawasan ini.

“Kawasan ekonomi khusus memberikan tiga keuntungan yakni deregulasi dengan perizinan sangat cepat atau hanya satu hari untuk izin membangun hotel, infrastruktur dan fasilitas dasar jalan, air, listrik, dan internet dibangun pemerintah pusat, dan insentif fiskal antara lain berupa tax holiday,” kata Arief Yahya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengharapkan Tim KEK Singosari segera mewujudkan rencana membangun klaster pariwisata dan klaster digital teknologi yang akan membawa Jatim sebagai provinsi yang unggul di bidang digital teknolgi di Tanah Air. “Jatim segera take off di bidang digital teknologi,” kata Khofifah.

Dia menyatakan, Menperin Airlangga Hartarto telah mengumumkan bahwa Jatim menjadi salah satu provinsi yang akan dijadikan pilot project di era revolusi industri 4.0. “Malang Raya akan menjadi tumpuannya dengan keberadaan KEK Singosari mempunyai klaster digital IT,” kata Gubernur Khofifah.

Hal senada juga disampaikan Bupati Malang HM Sanusi yang mengharapkan keberadaan KEK Singosari akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Malang. ”Kita harapkan KEK Singosari akan banyak membuka lapangan kerja," katanya. Ditargetkan KEK Singosari akan menyerap sebanyak 11.500 tenaga kerja.

Direktur Utama PT Intelegensia Grahatama Singosari (IGT) David Santoso menyatakan, tahap pembangunan KEK Singosari dibagi menjadi tiga tahapan, yakni 0-3 tahun, 3-8 tahun, dan 8-15 tahun. Pada tahap pertama investasi yang masuk sekitar Rp2 triliun dari konsorsium PT IGT dengan ITDC serta investor PMA untuk pembangunan hotel yang dijadwalkan mulai operasional pada 2021.

Sedangkan pada tahap kedua fokus untuk pengembangan digital atau technopark yang baru pertama ada di Indonesia. “Tahap awal investasi yang digelontorkan untuk pengembangan KEK Singosari antara Rp3 triliun - Rp5 triliun. Kalau total sampai selesai diperkirakan bisa mencapai Rp30 triliun,” kata David Santoso.

Menpar Arief Yahya bersama Gubernur Kofifah pada kesempatan itu melakukan peletakan batu pertama pembangunan Alun-Alun Singhasari kemudian menyaksikan penandatanganan MoU antara pengelola KEK Singhasari dengan PLN, Telkom, dan PDAM.

Cari Apa di KNPI?

Jakarta - Di tengah peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar Kongres XIII. Agenda yang paling menarik dari acara ini bagi anggota KNPI adalah bukan menyusun bagaimana perjuangan pemuda Indonesia dalam membangun bangsa namun pemilihan Ketua KNPI Periode 2011-2014.

Semarak kongres KNPI yang muncul, yang kita lihat di jalan-jalan, adalah poster-poster dan spanduk calon-calon ketua, bukan spanduk dan poster tekad pemuda dalam membangun bangsa. Bagi sebagaian kalangan pemuda, yang berada di luar KNPI, pasti akan mencibir kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan KNPI.

Cibiran ini bisa terjadi karena masa lalu KNPI yang dijadikan penguasa Orde Baru untuk meredam kekritisan para pemuda. Cibiran bertambah sinis ketika KNPI menjadi bagian dari sebuah partai politik, meski anggapan ini pasti ditolak mentah-mentah oleh pengurus KNPI.

Untuk menjaga independensi organisasi-organisasinya, banyak organisasi mahasiswa jaga jarak dengan KNPI, sehingga ketika Ketua Umum PBHMI Taufiq Hidayat, saat itu, mencalonkan diri dalam Kongres KNPI, pencalonannya itu diprotes oleh banyak cabang-cabang HMI ketika Kongres HMI di Jogjakarta. Bahkan Taufiq Hidayat hampir dipecat dalam kongres itu.

Dalam era reformasi, kiprah KNPI pun juga berubah. Menyesuaikan jaman agar tidak dicap sebagai masa lalu sejarah yang kelam. Perubahan ini dilakukan agar KNPI juga lepas dari tuntutan pembubaran. Syukur KNPI masih bertahan, dan perubahan pun ada dari organisasi ini.

Bila pada masa lalu unsur pengurus KNPI sebagaian besar didominasi organisasi pemuda yang dekat dengan penguasa Orde Baru dan onderbouw Golkar serta tentara, seperti AMPI, FKPPI, Pemuda Pancasila, dan lain sebagainya, sekarang semua unsur partai politik dan unsur lainnya ada sehingga calon yang muncul dalam Kongres XIII ini tidak hanya dari kader satu partai, namun beberapa kader partai politik juga mencalonkan diri.

Ketika diwawancarai media, beberapa pengamat politik mengharap agar KNPI tidak dipimpin oleh kader partai politik. Tujuannya, agar kekritisan KNPI tetap dijaga. Harapan itu benar, bila KNPI dipimpin oleh kader partai politik tertentu, KNPI akan ewuh pakewuh ketika harus mengkritisi partainya yang tidak prorakyat. Sedang sebagai organisasi pemuda, jiwanya yang masih idealisme, tentu KNPI diharapkan mampu sebagai kekuatan yang mampu memberikan perubahan.

Menjadi pertanyaan apa menariknya KNPI sehingga 14 kandidat dari berbagai unsur mencalonkan diri dalam Kongres XII KNPI? Mungkin segelintir orang masih melihat jabatan Ketua KNPI mampu dianggap sebagai kendaraan politik untuk menghantarkan dirinya minimal jadi anggota DPR, syukur-syukur bisa menjadi Menpora. Hal inilah yang mendorong segelintir pemuda itu berebut jabatan Ketua KNPI.

Pandangan ini berakibat pada apa yang dikhawatirkan oleh pengamat tadi yakni KNPI menjadi bagian dari partai politik. Bagi Ketua KNPI menjadi anggota DPR apalagi Menpora tidak cukup bila hanya di KNPI, ia harus membangun jaringan dengan partai politik. Bagi partai politik sendiri, sangat senang ketika KNPI melabuh. Dari sinilah maka terjadi transaksi (black mutualisme) antara KNPI dengan partai politik. Akibatnya idealisme KNPI digadaikan kepada partai politik itu.

Akibat dari transaksi yang demikian maka KNPI terbelenggu dengan partai politik itu, imbasnya KNPI tidak kritis terhadap permasalahan yang ada. Akibat yang demikian menambah tidak adanya prestasi yang diukir dari KNPI sejak organisasi ini berdiri. Selama ini apa yang sudah diberikan KNPI kepada bangsa? Pertanyaan ini pasti akan dijawab secara panjang lebar oleh pengurus KNPI dan dikatakan banyak, namun bagi masyarakat di luar KNPI pasti jawabannaya tidak ada.

Para pemuda berkumpul, biasanya akan muncul sebuah gagasan yang cemerlang dan maju ke depan. Ini seperti terjadi terjadi dalam Kongres Pemuda II tahun 1928, di mana berbagai wakil organisasi pemuda, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamietne Bond, Sekar Rukun, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, yang menyatakan tekad untuk bersatu tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia.

Namun KNPI yang sudah puluhan tahun tempat berkumpulnya organisasi-organisasi kepemudaan, sampai saat ini belum menghasilkan gagasan yang monumental. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya kepentingan yang ada dari pengurus. Kepentingan itu bukan kepentingan idealisme, seperti para pemuda tahun 1928, namun lebih pada kepentingan pragmatisme. Hal ini yang demikian sebenarnya disadari oleh pengurus KNPI, namun mereka pasti akan mengatakan, zaman sudah berubah.

*) Ardi Winangun, Ketua HMI Cabang Denpasar 1998, pernah tercatat sebagai pengurus DPD KNPI Bali. Nomor kontak: 08159052503. Email: ardi_winangun@yahoo.com. Penulis tinggal di Matraman, Jakarta Timur.

ANGGARAN DASAR KNPI

ANGGARAN DASAR

Komite Nasional Pemuda Indonesia

(KNPI)

Pembukaan

Bahwasanya dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, generasi muda yang memiliki dinamika, militansi dan idealisme, menonjol peranan dan kepeloporannya dalam mencetuskan ide-ide pembaharuan, seperti dibuktikan pada tahun 1908 dengan Kebangkitan Nasional, tahun 1928 lahirnya Sumpah Pemuda, tahun 1945 dengan usaha merebut serta mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia, tahun 1966 munculnya Orde Baru, dan tahun 1973 terbentuknya Deklarasi Pemuda yang melahirkan KNPI, serta tahun 1999 dengan semangat kejuangannya yang kritis, dinamis dan rasional untuk menegakkan Demokrasi, Keadilan dan Supremasi Hukum yang berakumulasi secara sinergik telah melahirkan era reformasi.

Bahwasanya kaum muda sebagai sumber insani dan ahli waris serta penerus cita-cita bangsa, perlu mempersiapkan dan membina diri menjadi kader-kader bangsa, agar dapat menjadi generasi penerus yang berpandangan rasional, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik.

Bahwasanya generasi muda Indonesia sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, memiliki tanggung jawab nasional untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serta berpedoman pada Haluan Negara, ikut serta mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwasanya untuk melanjutkan dan melaksanakan cita–cita bangsa serta mempersiapkan tunas – tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggung jawabnya, maka organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, dengan semangat kebersamaan untuk menumbuhkan, menggerakkan serta menyalurkan dinamika, militansi dan idealisme pemuda Indonesia demi tercapainya masa depan yang lebih baik.

Sadar akan sepenuhnya akan panggilan sejarah, fungsi dan tanggung jawab kaum muda, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami generasi muda dengan ini menetapkan ANGGARAN DASAR KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA sebagai berikut :

Bab I

Nama, Waktu dan Kedudukan

Pasal 1

Organisasi ini bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI.
KNPI didirikan pada tanggal 23 Juli 1973 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pusat organisasi KNPI berkedudukan di pusat ibukota negara Republik Indonesia.
Bab II

Azas dan Tujuan

Pasal 2

KNPI berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

KNPI memiliki tujuan sebagai berikut:

Terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda, dalam rangka memelihara Persatuan dan Kesatuan Nasional demi tegaknya Negara Kesatuan RI.
Terberdayakannya potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bangsa, guna terciptanya Ketahanan Nasional yang mampu menjamin kesinambungan perjuangan dan pembangunan Nasional.
Berperan aktifnya seluruh proses pembangunan nasional dalam rangka mempercepat proses tercapainya tujuan nasional, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang aman, tentram, damai, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Bab III

Kedaulatan

Pasal 4

Kedaulatan KNPI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres

Bab IV

Status, Sifat dan Fungsi

Pasal 5

Status

Status KNPI adalah wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda.

Pasal 6

Sifat

KNPI bersifat terbuka dan independen

Pasal 7

Fungsi

KNPI berfungsi sebagai wadah perjuangan pemuda dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.
KNPI berfungsi sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi Organisasi Kemasyarakatan  Pemuda dalam meningkatkan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial.
Sebagai perekat kemajemukan pemuda, dalam rangka meningkatkan kualitas persatuan dan kesatuan nasional guna mempercepat usaha pencapaian tujuan nasional.
Sebagai laboratorium kader bangsa yang independen dan berwawasan kebangsaan.
Bab V

U s a h a

Pasal 8

Berdasarkan status, sifat dan fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 3, 5, 6 dan 7 maka KNPI melaksanakan usaha dan strategi sebagai berikut :

Memantapkan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran KNPI sebagai forum komunikasi pemuda, dengan melaksanakan usaha artikulasi dan agregasi terhadap berbagai kepentingan dan aspirasi pemuda dan atau kelembagaannya melalui pokok-pokok program komunikasi, kaderisasi dan partisipasi
Memantapkan pelaksanaan pendidikan kaderisasi secara bertahap, berjenjang dan terintegrasi dan tersinkronisasi, guna terwujudnya insan yang beriman, bertaqwa dan bermoral serta memiliki wawasan kebangsaan, semangat persatuan dan cinta tanah air
Meningkatkan dan mengembangkan kemantapan mental, patriotisme, moralitas yang tinggi dan kepribadian bangsa di kalangan pemuda dan masyarakat
Memelihara dan mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui usaha pengembangan kualitas sumber daya pemudanya, kualitas partisipasinya dalam pembangunan, serta menggalang komunikasi antara pemuda maupun komponen dan potensi nasional lainnya.
Menggalang, mengembangkan dan memantapkan kemampuan sosial ekonomi pemuda guna terciptanya pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional yang cepat dan mantap demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan dan memberdayakan kualitas sumber daya pemuda di bidang HAM, Demokrasi, Hukum, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Kebudayaan Bangsa.
Meningkatkan dan mengembang kepedulian dan peran pemuda tentang sistem pertahanan keamanan rakyat semesta melalui Wamil dan Mitra Kamtibmas, serta menggalang kerjasama dengan segenap komponen bangsa dalam memperkokoh ketahanan Nasional.
Berpartisipasi dan proaktif dalam mengikuti segala dinamika dan perkembangan kepemudaan yang terjadi di tingkat nasional, regional dan tingkat Internasional, serta menggalang kerjasama persahabatan dalam menciptakan perdamaian yang dinamis dengan pemuda dunia lainnya.
Bab VI

Atribut

Pasal 9

KNPI memiliki Lambang, lagu dan atribut-atribut lainnya yang diatur dalam ART KNPI

Bab VII

Keanggotaan

Pasal 10

Pada hakekatnya seluruh pemuda Indonesia adalah Anggota KNPI
Anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang mengakui eksistensi KNPI sebagai wadah perekat persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia
Hak dan kewajiban anggota diatur dalam ART KNPI.
Bab VIII

Organisasi  dan kedudukan

Pasal 11

Organisasi KNPI terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia dan Dewan Pengurus
Majelis Pemuda Indonesia merupakan forum koordinasi dan konsultasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun di KNPI guna memberikan masukan-masukan dan saran-saran yang konstruktif dan strategis untuk kemajuan KNPI
Majelis Pemuda Indonesia hanya memiliki sifat koordinasi dari pusat sampai ke daerah
Dewan Pengurus mempunyai hubungan hirarkhi dan vertikal dari pusat sampai kecamatan.
Pasal 12
Kedudukan KNPI diatur sebagai berikut:

KNPI Pusat terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia ( MPI ) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP KNPI ), berkedudukan di Ibukota Negara
KNPI Daerah Provinsi terdiri dari MPI di daerah Tingkat Provinsi dan Dewan Pengurus Daerah Tingkat Provinsi ( DPD Tingkat Provinsi KNPI ), berkedudukan di Ibukota Provinsi Daerah Tingkat Provinsi
KNPI Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari MPI di daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (DPD Tingkat Kabupaten/Kota KNPI), berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
KNPI Kecamatan disebut Pengurus Kecamatan (PK KNPI) berkedudukan di Kota Kecamatan.
BAB IX

PERMUSYAWARATAN

Pasal 13
Jenis-Jenis Permusyawaratan

(1). Jenis-jenis Permusyawaratan:

a. Kongres

b. Kongres Luar Biasa

c. Musyawarah Pimpinan Paripurna

d. Rapat Kerja Nasional

Musyawarah Provinsi
Musyawarah Provinsi Luar Biasa
Rapat Kerja Provinsi
Musyawarah Kabupaten/Kota
Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa
Rapat Kerja Kabupaten/Kota
Musyawarah Kecamatan
Rapat Kerja Kecamatan
(2).   Selain jenis-jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dewan Pengurus sesuai tingkatan, dapat mengadakan Rapat-Rapat yaitu ;

Rapat Pleno Dewan Pengurus
Rapat Harian Dewan Pengurus
Rapat Koordinasi Dewan Pengurus
Rapat Komisi Dewan Pengurus
Rapat Majelis Pemuda Indonesia
Rapat Konsultasi MPI dengan Dewan Pengurus
Rapat Koordinasi Nasional DPP dan DPD.
Pasal 14
K o n g r e s
(1). Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komite Nasional Pemuda Indonesia, diadakan 3 (tiga) tahun sekali

(2). Kongres berwenang:
a. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

b. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dan Majelis Pemuda Indonesia;

c. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan kebijakan-kebijakan organisasi lainnya;

d. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia;

(3). Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat;

(4).  Jadwal Acara ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;

Pasal 15
Kongres Luar Biasa
(1)  Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap konstitusi oleh Pimpinan Dewan Pengurus Pusat.
(2)  Kongres Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis dari:
a.  Lebih setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Pusat yang berhimpun, dan

b.  Lebih setengah  jumlah Dewan Pengurus Provinsi

(3)   Segala ketentuan tentang Kongres berlaku bagi Kongres Luar Biasa

Pasal 16
Musyawarah Pimpinan Paripurna
(1). Musyawarah Pimpinan Paripurna merupakan forum yang kedudukannya setingkat dibawah Kongres.
(2). Musyawarah Pimpinan Paripurna berwenang:
a. Mengambil keputusan-keputusan strategis organisasi selain kebijakan organisasi yang telah ditetapkan pada Kongres atau Kongres Luar Biasa

b. Menetapkan  peserta kongres dan draft materi kongres

(3). Musyawarah Pimpinan Paripurna diadakan sedikitnya sekali diantara 2 (dua) Kongres.

Pasal 17
Musyawarah  Provinsi
Musyawarah  Provinsi adalah musyawarah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Provinsi, diadakan 3 (tiga) tahun sekali
Musyawarah Provinsi berwenang:
Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus  Provinsi dan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi
Menetapkan Program Kerja Provinsi dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan program kerja nasional
Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Provinsi,  Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi, jika dianggap perlu dapat membentuk Dewan Penasehat Provinsi
Musyawarah Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Provinsi;
Pasal 18
Musyawarah  Propinsi Luar Biasa
(1)  Musyawarah Propinsi Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap konstitusi oleh Pimpinan Dewan Pengurus Propinsi.

(2)  Musyawarah Propinsi Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis dari:
a. Lebih setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Propinsi yang berhimpun, dan

Lebih setengah  jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/kota
Segala ketentuan tentang Musyawarah Propinsi berlaku bagi Musyawarah Propinsi Luar Biasa.
Pasal 19
Musyawarah  Kabupaten/Kota
(1). Musyawarah  Kabupaten/Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Kabupaten / Kota, diadakan 3 (tiga) tahun sekali

(2). Musyawarah Kabupaten/Kota berwenang:

a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus  Kabupaten/Kota dan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota

b. Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Program Kerja Propinsi/Nasional

c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota,  Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota, jika dianggap perlu dapat membentuk Dewan Penasehat Kabupaten/Kota.

(3). Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus  Kabupaten/Kota.

Pasal 20
Musyawarah Kabupaten/kota Luar Biasa
(1)  Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap konstitusi oleh Pimpinan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
(2)  Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis dari:
a. Lebih setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Kabupaten/kota yang berhimpun, dan

Lebih setengah  jumlah Dewan Pengurus Kecamatan
Segala ketentuan tentang Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa berlaku bagi Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa .
Pasal 21
Musyawarah Kecamatan
Musyawarah Kecamatan adalah musyawarah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Kecamatan, diadakan 3 (tiga) tahun sekali
Musyawarah Kecamatan berwenang:
Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan
Menetapkan Program Kecamatan dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Program Kerja Nasional
Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan
Musyawarah Kecamatan diselenggarakan oleh Pengurus  Kecamatan
Pasal 22
Rapat Kerja Nasional
(1). Rapat Kerja Nasional diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres dan masalah lainnya yang dianggap mendesak

(2). Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua) Kongres

(3). Jadwal Acara Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 23

Rapat Kerja Provinsi
(1). Rapat Kerja Provinsi diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Provinsi dan masalah lainnya yang dianggap mendesak

(2). Rapat Kerja  Provinsi diadakan sedikitnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua) Musyawarah Provinsi

(3). Jadwal Acara Rapat Kerja Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pengurus  Provinsi

Pasal 24
Rapat Kerja Kabupaten/Kota
(1). Rapat Kerja  Kabupaten/Kota diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota dan masalah lainnya yang dianggap mendesak

(2). Rapat Kerja Kabupaten/Kota diadakan sedikitnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua) Musyawarah Kabupaten/Kota.

Pasal 25
Rapat Kerja Kecamatan
(1). Rapat Kerja Kecamatan diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Kecamatan dan masalah lainnya yang dianggap mendesak

(2). Rapat Kerja Kecamatan diadakan sedikitnya sekali diantara 2 (dua) Musyawarah Kecamatan

(3). Jadwal Acara Rapat Kerja Kecamatan ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan.

BAB X

KEPENGURUSAN

Pasal  26

Susunan Kepengurusan

Kepengurusan Organisasi KNPI disusun dari atas kebawah, sebagai berikut:

(1). Di tingkat Nasional oleh Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara.

(2). Di tingkat Provinsi oleh Dewan Pengurus Provinsi yang  berkedudukan di Ibukota Provinsi

(3). Di tingkat Kabupaten/Kota oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota

(4). Di tingkat Kecamatan oleh Pengurus Kecamatan yang berkedudukan di Kota Kecamatan.h

Pasal  27

Dewan Pengurus Pusat

Dewan Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Komisi-komisi
Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, beberapa orang Wakil Bendahara Umum.
Anggota Pleno terdiri dari Pengurus Harian, komisi-komisi, Pimpinan Lembaga-Lembaga dan atau Badan-Badan Khusus.
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Pusat dibantu oleh beberapa Lembaga-Lembaga dan atau Badan-Badan Khusus.
Jumlah Pengurus DPP KNPI terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1 orang 1 OKP secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan, 20% unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi.
Pasal  28
Dewan Pengurus Provinsi
Dewan Pengurus Propinsi dipilih oleh Musyawarah Propinsi  untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
Dewan Pengurus Provinsi terdiri dari Pengurus Harian dan Komisi-Komisi
Dewan Pengurus  Provinsi  terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara.
Anggota Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Komisi, Pimpinan Lembaga-Lembaga dan atau Badan-Badan Khusus
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Provinsi dibantu oleh beberapa Lembaga-Lembaga dan atau Badan-Badan Khusus
Jumlah Pengurus DPD Propinsi terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1 orang 1 OKP secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan, 20% unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi. dan atau Jumlah anggota Komisi disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah Provinsi yang bersangkutan.
Pasal  29

Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
(1). Dewan Pengurus  Kabupaten/Kota dipilih oleh Musyawarah  Kabupaten/ Kota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun

(2). Dewan Pengurus  Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara dan beberapa pengurus lainnya

(3). Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Kabupaten/kota dibantu oleh beberapa komisi/Badan-Badan Khusus

(4)  Jumlah Pengurus DPD Kabupaten/kota terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1 orang 1 OKP secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan, 20% unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi. dan atau Jumlah anggota Komisi disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal  30

Pengurus Kecamatan
(1). Pengurus Kecamatan dipilih oleh Musyawarah Kecamatan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

(2). Pengurus Kecamatan terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan beberapa orang wakil bendahara dan beberapa pengurus lainnya

(3). Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kecamatan dibantu oleh beberapa komisi

(4). Jumlah anggota pengurus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah Kecamatan yang bersangkutan.

BAB XI

MAJELIS PEMUDA INDONESIA,

DAN BADAN KHUSUS

Pasal 31

Majelis Pemuda Indonesia

Majelis Pemuda Indonesia merupakan lembaga yang bekerja secara kolektif dan bertugas menyelenggarakan pengawasan dan penilaian  terhadap kinerja Dewan Pengurus sesuai dengan tingkatannya masing-masing
Anggota Majelis Pemuda Indonesia mencakup, mantan anggota Dewan Pengurus ditingkatan yang sama atau lebih tinggi, utusan OKP pada tingkatan yang sama
`Pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, di selenggarakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikan langsung kepada Dewan Pengurus dibawahnya dan atau disampaikan melalui forum permusyawaratan sebagaimana pasal (13) ayat (1) Anggaran Dasar ini
Dalam hal Dewan Pengurus Pusat tidak dapat menyelenggarakan Kongres selama  6 (enam) bulan setelah habis masa jabatannya, maka Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia dapat menyelenggarakan Kongres setelah mendapat persetujuan dari anggota Majelis Pemuda Indonesia
Dalam hal Dewan Pengurus Provinsi tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah/Daerah selama  6 (enam) bulan setelah habis masa jabatannya dan Dewan Pengurus diatasnya pada masa itu tidak berinisiatif menyelenggarakan Musyawarah Daerah/daerah, maka Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia di masing-masing tingkatan dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah/Daerah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat
Majelis Pemuda Indonesia dapat dibentuk diseluruh tingkatan organisasi, kecuali ditingkat Kecamatan,  yaitu:
Majelis Pemuda Indonesia Pusat di tingkat Nasional
Majelis Pemuda Indonesia Daerah di tingkat Provinsi
Majelis Pemuda Indonesia Daerah di tingkat Kabupaten/Kota
Majelis Pemuda Indonesia terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota
Ketua Majelis Pemuda Indonesia pada semua tingkatan adalah ketua umum/ketua KNPI demisioner yang ditetapkan oleh formatur kongres/musprop/muskab-kota, dan apabila ketua umum/ketua KNPI demisioner tidak bersedia menjadi ketua MPI maka formatur akan memilih salah satu dari ketua/wakil-wakil ketua demisioner.
Ketua Majelis Indonesia Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota adalah Ketua KNPI Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Demisioner.
Pasal 32

Badan- Badan Khusus

Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya  dalam bidang khusus serta dalam rangka mencapai tujuan organisasi, Dewan Pengurus dalam semua tingkatan dapat membentuk Lembaga-Lembaga, Pusat-Pusat Studi, Yayasan,  Badan Usaha Milik Organisasi dan Badan-badan Lainnya yang tidak bertentangan dengan tujuan dan usaha-usaha organisasi.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 33

Sumber Dana

Keuangan untuk membiayai kegiatan Organisasi diperoleh dari :

Iuran anggota Dewan Pengurus yang ditetapkan oleh masing-masing tingkatan Dewan Pengurus.
Sumbangan anggota.
Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
Usaha-usaha lainnya yang sah., dengan melalui badan-badan khusus yang dibentuk untuk itu mengacu pasal 31 Anggaran Dasar ini.

Pasal 34

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia
Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus
Laporan Pertanggungjawaban bidang keuangan harus disusun berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia
Khusus dalam penyelenggaraan Kongres dan Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pengurus KNPI masa bakti berikutnya, melalui panitia verifikasi yang dibentuk untuk kepentingan itu, sesuai tingkatan organisasi.
BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 35

(1). Musyawarah dan rapat-rapat tersebut dalam pasal 13 Anggaran Dasar ini sah jika dihadiri oleh lebih 1/2 (setengah) jumlah peserta

(2). Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak

(3). Khusus mengenai perubahan Anggaran Dasar:

Untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar, Kongres harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan
Untuk hal ini, keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir
BAB XIV

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 36
(1). Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan di dalam suatu Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud itu, dengan ketentuan quorum seperti yang diatur dalam ayat 3 (tiga) pasal 37 Anggaran Dasar ini.

(2). Kekayaan Organisasi setelah organisasi dibubarkan ditentukan lebih lanjut oleh Kongres tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini.

BAB XV

ATURAN KHUSUS

Pasal 37
(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2). Hal-hal yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XVI

P E N U T U P
Pasal 38
(1). Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Kongres Pemuda/KNPI X pada tanggal 18 Desember 2002 Di B ekasi.

(2). Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Caringin,Bogor
Pada Tanggal :23 Desember 2005